RUU Pemilu: Ketika Hukum Diproduksi untuk Mengunci Kompetisi

Anang Dony Irawan
Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Wakil Ketua PCM Sambikerep

Sulit untuk melihat pembahasan RUU Pemilu hari ini sebagai proses netral yang murni bertujuan memperbaiki demokrasi. Justru yang tampak adalah gejala klasik dalam politik hukum: regulasi tidak hanya mengatur permainan, tetapi juga mengunci siapa saja yang boleh bermain. Dalam konteks ini, RUU Pemilu berisiko besar menjadi instrumen pre-determined politics, politik yang hasilnya mulai ditentukan sejak tahap perumusan aturan.

Jika kita kembali ke konstitusi, arah yang diamanatkan sebenarnya terang benderang. Pasal 22E UUD 1945 menekankan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini bukan sekadar prosedur, melainkan prinsip yang menuntut keterbukaan kompetisi. Namun, dalam praktik legislasi, prinsip ini sering direduksi menjadi formalitas administratif, sementara substansi keadilan justru diabaikan.

Masalah paling mendasar terletak pada bagaimana hukum pemilu diproduksi. DPR sebagai pembentuk undang-undang sekaligus merupakan representasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Artinya, pembuat aturan adalah pihak yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap hasil dari aturan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, konflik kepentingan bukan lagi potensi, tetapi menjadi struktur yang melekat.

Tidak mengherankan jika berbagai kebijakan kunci dalam sistem pemilu cenderung mengarah pada pembatasan kompetisi. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) adalah contoh paling nyata. Keduanya sering dibungkus dengan narasi stabilitas politik, tetapi dalam praktiknya berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang menguntungkan aktor besar dan menutup peluang bagi kekuatan alternatif.

Padahal, jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, arah yang didorong justru berbeda. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, MK secara tegas menginginkan penguatan sistem presidensial melalui pemilu serentak, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pencalonan presiden pada konfigurasi hasil legislatif. Namun, logika ini justru dipatahkan oleh keberlanjutan presidential threshold yang tetap menjadikan hasil pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan.

Lebih jauh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang model pemilu yang lebih sederhana dan rasional. MK bahkan secara implisit mengkritik kompleksitas sistem yang ada. Namun, hingga kini tidak ada upaya serius untuk membangun desain besar yang benar-benar menyederhanakan sistem. Yang terjadi justru sebaliknya: kompleksitas dipertahankan karena di dalamnya terdapat ruang kontrol politik.

Yang lebih problematik, putusan MK sering kali diposisikan hanya sebagai legitimasi formal. Ia dikutip, tetapi tidak dijadikan pijakan substantif. Dalam praktik seperti ini, hukum tidak lagi menjadi panduan nilai, melainkan sekadar alat pembenar kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sinilah rule of law perlahan bergeser menjadi rule by law.

Fenomena ini juga terlihat dalam ketidaksinkronan antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Secara teoritis, perbedaan keduanya hanya pada level nasional dan lokal. Namun, secara praktik, perbedaan ini melahirkan fragmentasi hukum yang serius: mekanisme sengketa yang berbeda, norma yang tidak selaras, hingga potensi konflik kewenangan antarlembaga. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti ketiadaan grand design dalam sistem pemilu Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, revisi RUU Pemilu seharusnya menjadi momentum korektif. Namun, yang terjadi justru memunculkan kekhawatiran baru. Desakan percepatan pembahasan, potensi intervensi pemerintah, hingga minimnya transparansi membuka ruang bagi lahirnya regulasi yang elitis dan eksklusif.

Jika revisi hanya berfokus pada penyesuaian prosedur tanpa menyentuh akar masalah, maka hasilnya sudah bisa ditebak: hukum akan semakin rapi secara administratif, tetapi semakin sempit secara demokratis. Kompetisi politik akan terlihat terbuka di atas kertas, tetapi sesungguhnya telah dibatasi sejak awal melalui desain aturan.

Pada titik ini, RUU Pemilu bukan lagi sekadar produk hukum, melainkan cerminan arah demokrasi Indonesia. Apakah kita ingin sistem yang benar-benar kompetitif dan inklusif, atau sistem yang stabil tetapi tertutup?

Tanpa keberanian untuk membongkar kepentingan yang melekat dalam proses legislasi, RUU ini hanya akan menjadi alat reproduksi kekuasaan. Demokrasi tetap berjalan, pemilu tetap dilaksanakan, tetapi hasilnya semakin dapat diprediksi—bukan karena pilihan rakyat, melainkan karena aturan yang telah disusun untuk membatasi pilihan itu sendiri. (*)