Oleh: Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang
Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah yang dilaksanakan pada 17 Februari 2026 kembali menegaskan persoalan klasik penentuan kalender Islam di Indonesia. Perbedaan kriteria tinggi hilal antara 2 derajat dan 4 derajat masih menjadi sumber perbedaan keputusan. Situasi ini menuntut pendekatan yang lebih dewasa, ilmiah, dan syar’i agar kesepakatan umat dapat diwujudkan.
Penetapan awal Ramadan selalu menjadi isu strategis dalam kehidupan keagamaan umat Islam Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama secara rutin menggelar Sidang Isbat untuk menentukan awal bulan Hijriah dengan mengombinasikan metode hisab dan rukyat. Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah dilaksanakan pada 17 Februari 2026 dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas Islam, pakar falak, hingga lembaga astronomi nasional.
Potensi perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini kembali mencuat karena posisi hilal berada pada rentang kritis. Dalam praktik penentuan awal bulan, terdapat perbedaan kriteria mengenai batas minimal tinggi hilal. Sebagian pihak menggunakan ambang 2 derajat, sementara yang lain mensyaratkan 4 derajat agar hilal dianggap memungkinkan untuk dirukyat. Selama hilal berada di bawah 2 derajat atau di atas 4 derajat, perbedaan hampir tidak terjadi. Namun, pada rentang di antaranya, perbedaan penetapan kerap muncul.
Dari sudut pandang astronomi, visibilitas hilal tidak hanya ditentukan oleh tinggi bulan di atas ufuk, tetapi juga oleh elongasi bulan terhadap matahari, usia bulan, ketebalan cahaya sabit, serta kondisi atmosfer. Data hisab menunjukkan bahwa pada ketinggian sekitar 2 derajat, cahaya hilal sangat tipis sehingga sulit teramati secara visual. Pada ketinggian mendekati 4 derajat, peluang pengamatan meningkat secara signifikan, meskipun tetap dipengaruhi faktor cuaca dan kejernihan langit.
Dimensi Syari dan Ijtihad Kolektif
Dalam perspektif syari, rukyat hilal memiliki landasan kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai metode penentuan awal bulan. Namun, para ulama juga mengakui hisab sebagai instrumen ilmiah yang sah untuk membantu memastikan kebenaran rukyat. Oleh karena itu, Sidang Isbat diposisikan sebagai forum ijtihad kolektif yang mengintegrasikan dalil syari, kaidah fikih, dan temuan sains modern secara seimbang.
Sidang Isbat 17 Februari 2026 diawali dengan pemaparan data hisab oleh para ahli falak, dilanjutkan dengan laporan rukyat dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam keputusan resmi pemerintah yang berlaku secara nasional. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi keagamaan dalam penetapan awal bulan Ramadan.
Di sisi lain, sebagian organisasi Islam telah lebih dahulu menetapkan awal Ramadan berdasarkan metode hisab yang mereka yakini. Perbedaan ini bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi dari perbedaan kriteria yang digunakan. Selama standar tinggi hilal belum disepakati secara kolektif, potensi perbedaan awal puasa akan terus berulang dan menjadi dinamika tahunan umat Islam Indonesia.
Urgensi Standar Bersama
Fenomena perbedaan kriteria 2 derajat dan 4 derajat menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi keterbatasan ilmu falak, melainkan persoalan kesepakatan epistemologis. Ketika astronomi modern mampu menghitung posisi benda langit dengan presisi tinggi, umat Islam masih dihadapkan pada perbedaan ambang batas yang bersifat konvensional dan ijtihadi. Kondisi ini menuntut kebesaran hati para pemimpin umat untuk mencari titik temu yang maslahat.
Kesepakatan bersama mengenai ukuran visibilitas hilal tidak berarti mengabaikan syariat, tetapi justru memperkuatnya melalui pendekatan ilmiah yang jujur dan bertanggung jawab. Standar yang disepakati akan menciptakan kepastian ibadah, ketenangan sosial, serta memperkuat persatuan umat. Tanpa kesepakatan tersebut, Sidang Isbat berisiko terus menjadi ruang konfirmasi perbedaan, bukan penyatuan keputusan.
Pada akhirnya, perbedaan angka 2 derajat dan 4 derajat bukan sekadar persoalan teknis astronomi, melainkan cermin kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan ijtihad. Ketika sains telah membuka cakrawala luas tentang alam semesta, umat Islam ditantang untuk melampaui sekat metodologis demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks itulah, ikhtiar menuju kesepakatan ukuran hilal menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. (*)
Tambah komentar baru